MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PRAKTEKNYA: ANALISIS KOMPARATIF TEORI RASIONAL DAN TEORI INKREMENTAL DI INDONESIA

Abstract

ABSTRACT

Educational policy formulation is a strategic process that determines the direction, priorities, and mechanisms of education governance. In practice, educational policies are not always formulated through a single approach because decision making is influenced by data availability, institutional capacity, actor dynamics, and implementation conditions. This study aims to comparatively analyze rational and incremental theories and to explain their relevance to educational policy formulation practices in Indonesia. The study employed a qualitative approach using an integrative literature review and comparative content analysis. Data were drawn from 15 scholarly articles identified through Google Scholar and selected based on topic relevance, content eligibility, and their relationship to educational policy formulation models. The literature selection process adapted the PRISMA stages of identification, screening, eligibility assessment, and inclusion. The data were analyzed using comparative content analysis to identify, compare, and synthesize the characteristics, strengths, limitations, and applications of rational and incremental theories in educational policy formulation in Indonesia. The findings show that the rational model is more dominant in explaining systematic policy formulation through the use of data, explicit goal setting, identification of alternatives, and measurable planning. In contrast, the incremental model is more effective in explaining gradual, flexible, adaptive, and context responsive decision making under conditions of limited resources and implementation dynamics. The findings further indicate that educational policy practice in Indonesia tends to combine rationality at the planning stage with incremental adjustment during implementation. Therefore, the two models should not be viewed as mutually exclusive approaches, but as complementary perspectives for understanding the complexity of educational policy formulation in Indonesia.

ABSTRAK

Perumusan kebijakan pendidikan merupakan proses strategis yang menentukan arah, prioritas, dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan tidak selalu dirumuskan melalui satu pendekatan tunggal karena proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh ketersediaan data, kapasitas kelembagaan, dinamika aktor, serta kondisi implementasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif teori rasional dan teori inkremental serta menjelaskan relevansi keduanya dalam praktik perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui integrative literature review dan analisis isi komparatif. Data diperoleh dari 15 artikel ilmiah yang ditelusuri melalui Google Scholar dan diseleksi berdasarkan relevansi topik, kelayakan isi, serta keterkaitan dengan model perumusan kebijakan pendidikan. Proses seleksi literatur mengadaptasi tahapan PRISMA yang meliputi identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Data dianalisis menggunakan analisis isi komparatif untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis karakteristik, keunggulan, keterbatasan, serta penerapan teori rasional dan inkremental dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rasional lebih dominan dalam menjelaskan proses formulasi yang sistematis melalui penggunaan data, penetapan tujuan, penyusunan alternatif, serta perencanaan yang terukur. Sebaliknya, model inkremental lebih kuat dalam menjelaskan praktik pengambilan keputusan yang bertahap, fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap keterbatasan sumber daya serta dinamika implementasi. Temuan juga menunjukkan bahwa praktik kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung memperlihatkan kombinasi antara rasionalitas pada tahap perencanaan dan penyesuaian inkremental pada tahap pelaksanaan. Dengan demikian, kedua model tidak diposisikan sebagai pendekatan yang saling meniadakan, tetapi sebagai perspektif yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia.