STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR
DOI:
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16439Keywords:
Strategi Pengembangan, Kompetensi Manajerial, Pegawai Negeri SipilAbstract
The development of apparatus competence serves as a vital instrument in establishing local government bureaucracies that are professional and adaptive to dynamic public governance changes. This study aims to analyze the managerial competence development strategy of Civil Servants at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDMD) of Makassar City and to identify the contributing factors influencing its implementation. A descriptive qualitative design was employed, gathering empirical evidence through semi-structured interviews with seven key informants, field observations, and institutional document reviews. The findings reveal that the managerial competence development strategy is operationalized through reinforcing integrity, cross-sector coordination, personnel system digitalization, zero mistake principles, and tiered mentoring mechanisms. Nonetheless, strategic execution continues to encounter operational constraints, including limited quotas for formal leadership training, the absence of an independent municipal training center, and digital adaptation resistance among senior personnel.
ABSTRAK
Pengembangan kompetensi aparatur merupakan instrumen vital dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang profesional dan adaptif terhadap perubahan tata kelola publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kompetensi manajerial Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tujuh informan kunci, observasi langsung, dan telaah dokumen kinerja kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan kompetensi manajerial diwujudkan melalui penguatan integritas, koordinasi lintas bidang, digitalisasi sistem persuratan, penerapan prinsip zero mistake, serta penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan (mentoring). Meskipun demikian, implementasi strategi tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kuota diklat formal, ketiadaan pusat kediklatan mandiri, dan resistensi pegawai senior terhadap transformasi digital.
Downloads
References
Apandi. (2020). Strategi peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui peningkatan e-literasi dan edukasi kebijakan publik. Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 14(1), 27–36. https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i1.608
Arafat, M. R., & Kustini, K. (2026). Kesalahan pengisian nilai proyek dan penyusunan panduan nilai termasuk PPN pada jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa. Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1), 262–271. https://doi.org/10.51878/community.v6i1.8941
Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Fairness, 3(1), 21–42. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274
Ayu, N. A., Wulan, H. S., & Budi, L. (2021). Pengaruh gaya kepemimpinan, kemampuan manajerial dan disiplin terhadap kinerja karyawan (Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Mandiri, Bawen). Journal of Management, 7(1), 1–8. https://doi.org/10.36456/joma.v7i1.1234
Bastian, I. (2016). Strategi manajemen sektor publik. Salemba Empat.
Hidayatullah, R., Indrayani, E., & Suwanda, D. (2021). Strategi pengembangan kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13(1), 101–111. https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.101
Makripuddin, L., & Karjono, M. (2021). Pengembangan kompetensi penyuluhan keluarga berencana di era revolusi industri 4.0. Jejak Pustaka.
Nawawi, H. (2011). Manajemen sumber daya manusia. Gadjah Mada University Press.
Ningrat, A. M. P. A., Chairunisa, F., N., W. N., Syarif, A., & Rasdiyanti, A. (2026). Efektivitas layanan kenaikan pangkat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa. Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS, 6(4), 3187–3197. https://doi.org/10.51878/social.v6i4.15878
Nugraha, D. A., & Yeni, H. (2026). Analisis efektivitas pelayanan administrasi sebelum dan sesudah implementasi aplikasi PUSAKA di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mamuju. Identik: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik, 3(1), 45–54. https://doi.org/10.70134/identik.v3i1.1147
Orvala, A., & Sari, S. M. (2026). Efektivitas rasionalisasi pegawai pada KPPN Sidoarjo. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 4(1), 514–525. https://doi.org/10.61579/future.v4i1.712
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah.
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 78 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
Priansa, D. J. (2017). Menjadi kepala sekolah dan guru profesional (konsep, peran strategis, dan pengembangannya). Pustaka Setia.
Primanto, A. (2020). Desentralisasi dan otonomi daerah. Cita Intrans Selaras.
Rahmadi, M. H., & Rusmiati, E. (2025). Transformasi digital manajemen SDM di instansi pemerintah: Adaptasi, tantangan, dan peluang. Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora, 7(2), 113–121. https://doi.org/10.32509/petanda.v7i2.5174
Sedarmayanti. (2010). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja (Edisi ke-2). Mandar Maju.
Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. Cogent Business & Management, 7(1), Article 1735690. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690
Subandriyo, S., & Supardal, S. (2026). Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Paliyan. Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS, 6(1), 504–516. https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9720
Subang, D. B., Mustafa, I., & Retu, M. K. (2026). Strategi komunikasi protokoler dalam menyikapi perubahan agenda pimpinan daerah pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretaris daerah. Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan, 6(2), 818–828. https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9340
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Syamsuddin, Y., Muthalib, A. A., Putera, A., & Asraf, A. (2025). Transformasi digital dan kesiapan SDM UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tenggara. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3), 5760–5768. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2861
Teguh, & Mohammad. (2025). Membangun akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam birokrasi pemerintahan daerah. Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences, 3(6), 413–419. https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i6.240
Tohardi, A. (2019). Pengantar metodologi penelitian sosial + plus. Tanjungpura University Press.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
