ANALISIS KETERSEDIAAN DAN PENILAIAN INDEKS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024
DOI:
https://doi.org/10.51878/knowledge.v6i3.13129Keywords:
Ketersediaan Infrastruktur, Indeks Infrastruktur, Pelayanan Dasar, Pengembangan Wilayah, Maluku TengahAbstract
ABSTRACT
The availability of basic service infrastructure is essential for promoting equitable regional development and improving community welfare. However, previous studies on infrastructure in Central Maluku Regency have primarily focused on individual sectors and have not provided a comprehensive assessment through a basic service infrastructure index that can support evidence-based policymaking. Therefore, this study is important to provide an integrated evaluation of infrastructure performance and identify development priorities. This study aims to identify the availability of basic service infrastructure and analyze the infrastructure index of Central Maluku Regency in 2024. A descriptive quantitative approach was employed using secondary data collected from relevant government agencies and analyzed through a composite index. The findings reveal that the education sector achieved the highest infrastructure index and was classified as good, followed by the health sector in the moderate category. In contrast, land transportation and, particularly, clean water infrastructure recorded the lowest performance, significantly reducing the overall infrastructure achievement. Consequently, the composite infrastructure index of Central Maluku Regency falls into the poor category. These findings highlight the need to prioritize investment in clean water infrastructure, road improvement, and equitable health service provision to support sustainable regional development.
ABSTRAK
Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar merupakan prasyarat penting bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian mengenai infrastruktur di Kabupaten Maluku Tengah masih didominasi kajian sektoral dan belum menyediakan penilaian komprehensif melalui indeks infrastruktur pelayanan dasar yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi infrastruktur sebagai bahan perumusan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar serta menganalisis indeks infrastruktur di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan dianalisis menggunakan indeks komposit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki capaian indeks tertinggi dengan kategori baik, diikuti sektor kesehatan pada kategori sedang. Sebaliknya, sektor transportasi darat dan terutama sektor air bersih masih menunjukkan kondisi yang rendah sehingga menjadi faktor utama penurunan kinerja infrastruktur daerah. Secara komposit, indeks infrastruktur Kabupaten Maluku Tengah berada pada kategori tidak baik. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih terarah dengan memprioritaskan peningkatan infrastruktur air bersih, transportasi, dan pemerataan layanan kesehatan untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
Downloads
References
Adisasmitha, Rahardjo. (2005). Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Aldillah, R. (2020). Pembangunan Infrastruktur Jembatan dan Dampaknya Terhadap Konektivitas Wilayah. Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur, 5(2).
Antoni, D. J. (2024). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2018–2022.
BAPPEDA Kabupaten Asahan. (2024). Kajian Indeks Infrastruktur Kabupaten Asahan Tahun 2024. Asahan: BAPPEDA.
BPS Kabupaten Maluku Tengah. (2025). Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka Tahun 2025. Masohi: BPS.
Glasson, John. (1977). An Introduction to Regional Planning. London: Hutchinson.
Grigg, N. S. (1988). Infrastructure Engineering and Management. New York: John Wiley & Sons.
Grigg, N. S. (2000). Water Resources Management: Principles, Regulations, and Cases. New York: McGraw-Hill.
Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh. Jurnal Planologi, 21(1).
Kodoatie, R. J. (2005). Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mubarak, M. M. (2021). Evaluasi Ketersediaan Infrastruktur Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kasus Kabupaten Nunukan). Indonesian Journal of Spatial Planning, 2(1).
Nafisa, I., Pratiwi, N. N., & Fitriani, M. I. (2023). Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten Sanggau Dalam Pengembangan Wilayah. Jurnal PWK, 10(4).
Nurul Awainah. (2024). Peran Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Universitas Pahlawan.
Oktaviani, V. R., Lestari, A., Prayudha, G. A., & Malik, A. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. JICN, 1(6).
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. (2022). RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2017–2022. Masohi: Pemda.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis SPM Pendidikan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Rahanra, R. K. (2015). Kajian Standar Kelayakan Infrastruktur di Provinsi Maluku. Ambon: Universitas Pattimura.
Sakarov, O. D., & Wismoro, A. (2020). Identifikasi Ketersediaan Infrastruktur Kecamatan Tanjung Sebagai Pusat Aktivitas Kabupaten Tabalong. Jurnal PWK, 1(1).
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syahputri, D. (2013). Pembangunan Infrastruktur Air Bersih dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(2).
Tussaidah, I. (2019). Klasifikasi Infrastruktur Menurut World Bank dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Wilayah. Jurnal PWK, 6(1).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Yonatan, F. (2014). Pembangunan Infrastruktur Sebagai Determinan Kelancaran Kegiatan Sosial Ekonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 10(3).
