IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENERTIBAN PARKIR DI KOTA PALEMBANG

Abstract

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Retributions in controlling illegal parking attendants and to identify the factors affecting its effectiveness. Illegal parking remains a significant issue in Palembang because it contributes to Regional Original Revenue (PAD) leakage, disrupts traffic order, and reduces the quality of public services. This study contributes by evaluating the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2023 as a newly enacted policy governing local parking management. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and analyzed using Van Meter and Van Horn's policy implementation framework. The findings indicate that the policy has encouraged enforcement efforts through joint operations and field supervision; however, its effectiveness remains constrained by limited supervisory resources, inadequate inter-agency coordination, and socio-economic conditions that continue to encourage the re-emergence of illegal parking practices. These findings suggest that successful policy implementation depends on institutional capacity and a supportive policy environment. It can be concluded that the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2023 has not yet fully achieved its objective of sustainably controlling illegal parking. Strengthening supervision, enhancing cross-sectoral coordination, promoting the digitalization of parking management systems, and empowering local communities economically are necessary to improve policy implementation effectiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penertiban juru parkir liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Permasalahan parkir liar masih menjadi isu penting karena berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengganggu ketertiban lalu lintas, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengevaluasi implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 sebagai regulasi baru dalam pengelolaan perparkiran daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mendorong penertiban melalui operasi gabungan dan pengawasan lapangan, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang memicu munculnya kembali parkir liar. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sinergi kapasitas kelembagaan dan dukungan lingkungan kebijakan. Disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai tujuan penertiban parkir liar secara berkelanjutan. Penguatan pengawasan, koordinasi lintas sektor, digitalisasi sistem perparkiran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.