POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: TARIK ULUR KEPENTINGAN, HEGEMONI KEKUASAAN, DAN EKSKLUSI SOSIAL

Abstract

ABSTRAK

Pendidikan dan politik merupakan dua entitas yang saling berinteraksi secara dinamis dalam menentukan arah peradaban suatu bangsa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis fenomena tarik-ulur kepentingan politik dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode critical policy analysis (analisis kebijakan kritis), kajian ini membongkar berbagai problematika laten pendidikan, mulai dari komodifikasi kurikulum yang mengikuti siklus politik lima tahunan, tarik-ulur kewenangan sentralisasi-desentralisasi, hingga paradoks alokasi anggaran pendidikan 20%. Kerangka teori yang digunakan mencakup Sosiologi Kebijakan dari Stephen J. Ball, konsep Official Knowledge dari Michael Apple, dan Pedagogi Kritis dari Paulo Freire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia kerap terjebak dalam hegemoni teknokratis dan pragmatisme politik elit yang meminggirkan esensi kemanusiaan. Hal ini dibuktikan melalui tiga studi kasus utama: (1) benturan kebijakan fiskal daerah (UU HKPD) yang mengancam status guru PPPK, (2) manipulasi metodologis dalam klaim pemenuhan anggaran pendidikan 20% yang dianulir oleh standar global, serta (3) penerapan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang mematikan ekosistem Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di akar rumput. Artikel ini menyimpulkan bahwa tanpa adanya peta jalan pendidikan (blueprint) yang independen dari siklus elektoral, institusi pendidikan akan terus direduksi menjadi sekadar arena reproduksi sosial dan alat legitimasi kekuasaan.

ABSTRACT

Education and politics are two entities that interact dynamically in determining the direction of a nation's civilization. This article aims to critically analyze the phenomenon of political interest contestation in the formulation and implementation of education policy in Indonesia. Through a qualitative approach using critical policy analysis, this study exposes latent problems in education, ranging from the commodification of the curriculum following the five-year political cycle and the tug-of-war over centralization and decentralization of authority, to the paradox of the 20% education budget allocation. The theoretical framework covers Stephen J. Ball's Sociology of Policy, Michael Apple's concept of Official Knowledge, and Paulo Freire's Critical Pedagogy. The findings show that education policy in Indonesia is often trapped in technocratic hegemony and the political pragmatism of elites that marginalizes the essence of humanity. This is demonstrated through three main case studies: (1) the clash of regional fiscal policy (the HKPD Law) that threatens the status of PPPK teachers, (2) the methodological manipulation in claims of meeting the 20% education budget, which is invalidated by global standards, and (3) the implementation of Building Approval (PBG) permits that stifles the ecosystem of Community Learning Centers (PKBM) at the grassroots. The article concludes that without an education blueprint independent of the electoral cycle, educational institutions will continue to be reduced to mere arenas of social reproduction and instruments of power legitimation.