IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN NEGARA DI KPPN BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Abstract

ABSTRACT

State budget management requires accountability and transparency to ensure that public resources are managed properly and responsibly. This study aims to analyze the implementation of accountability and transparency in state budget management at KPPN Bandar Lampung and examine it from the perspective of Islamic Economics. This study employed a qualitative descriptive approach using observation and documentation during an internship. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on accountability, transparency, and Islamic Economic values. The main findings indicate that accountability is reflected in fund disbursement, payment order administration, financial reconciliation and reporting, IKPA management and monitoring, as well as monitoring and evaluation of work units. Meanwhile, transparency is implemented through information provision, publication, education, and services for work units and the public. These practices are related to the Islamic principles of amanah, mas’uliyyah, shiddiq, ‘adl, and maslahah, although ‘adl and maslahah remain conceptual interpretations. The findings indicate that strengthening accountability and transparency can support responsible, open, and public-oriented budget management. Therefore, budget management practices at KPPN Bandar Lampung combine administrative compliance with Islamic Economic values.

Pengelolaan anggaran negara menuntut akuntabilitas dan transparansi untuk menjamin penggunaan sumber daya publik yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara di KPPN Bandar Lampung serta meninjaunya dari perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi dan dokumentasi selama pelaksanaan magang. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan aspek akuntabilitas, transparansi, dan nilai-nilai Ekonomi Syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa akuntabilitas paling nyata dalam proses pencairan dana, administrasi SPM, rekonsiliasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan serta monitoring IKPA, dan monitoring dan evaluasi satuan kerja. Sementara itu, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi, publikasi, edukasi, dan pelayanan kepada satuan kerja serta masyarakat. Praktik tersebut berkaitan dengan prinsip amanah, mas’uliyyah, shiddiq, ‘adl, dan maslahah, meskipun ‘adl dan maslahah bersifat konseptual. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi dapat mendukung pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, terbuka, dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Dengan demikian, praktik pengelolaan anggaran di KPPN Bandar Lampung memadukan kepatuhan administratif dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah.