ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN KUR MIKRO BSI KCP RAJABASA

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akad murabahah dan akad wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro pada perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa menggunakan kombinasi akad murabahah dan wakalah untuk mempermudah proses pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah dan akad wakalah pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak BSI KCP Rajabasa, serta dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akad murabahah dan wakalah dalam Pembiayaan KUR Mikro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, penerbitan call memo dan konfirmasi kepada pemasok, pelaksanaan akad wakalah, pembelian barang oleh nasabah sebagai wakil bank, pelaksanaan akad murabahah, dan pencairan pembiayaan. Penerapan akad wakalah dilakukan untuk memberikan kuasa kepada nasabah dalam melakukan pembelian barang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), sedangkan akad murabahah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil analisis, implementasi kedua akad tersebut pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Rajabasa pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

ABSTRACT

This study was motivated by the importance of implementing murabahah and wakalah contracts in Micro KUR financing within Islamic banking in accordance with Sharia principles and the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwas. In practice, Micro KUR financing at BSI KCP Rajabasa employs a combination of murabahah and wakalah contracts to facilitate the procurement of goods required by customers. Therefore, this study aims to analyze the implementation of murabahah and wakalah contracts in Micro KUR financing at BSI KCP Rajabasa and to assess their compliance with DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah and DSN-MUI Fatwa Number 10/DSN-MUI/IV/2000 concerning Wakalah.

This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews with representatives of BSI KCP Rajabasa, and documentation. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the implementation of murabahah and wakalah contracts in Micro KUR financing.

The results indicate that the implementation of Micro KUR financing at BSI KCP Rajabasa involves several stages, namely financing application, customer eligibility analysis, issuance of a call memo and confirmation with suppliers, execution of the wakalah contract, purchase of goods by customers acting as the bank's representatives, execution of the murabahah contract, and financing disbursement. The wakalah contract is applied to authorize customers to purchase goods in accordance with the Budget Plan (Rencana Anggaran Biaya or RAB), while the murabahah contract serves as the basis for the sale and purchase transaction by determining the cost price and profit margin agreed upon by both parties. Based on the analysis, the implementation of both contracts in Micro KUR financing at BSI KCP Rajabasa has generally complied with the provisions of DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah and DSN-MUI Fatwa Number 10/DSN-MUI/IV/2000 concerning Wakalah.