DIALEKTIKA OTONOMI PENDIDIKAN DAN TATA KELOLA DAERAH: ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS KONFLIK KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI INDONESIA

Abstract

This study aims to analyze the conflict of authority in the management of secondary education in Indonesia following the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This research employs a socio-legal approach with a qualitative method based on normative-empirical analysis through literature review and policy document analysis. The focus of the study lies in the dynamics of the transfer of authority from district/city governments to provincial governments and its implications for educational governance and service quality. The findings indicate that juridically, this policy is intended to enhance efficiency and standardization of education quality; however, in practice, it generates various sociological issues such as administrative distance, regional ego, and the unpreparedness of local bureaucracies. From a pedagogical perspective, the centralization of authority risks limiting local innovation if not accompanied by strong school-level autonomy. Furthermore, strategic issues such as the abolition of honorary teachers and the discourse on re-centralizing teacher management further complicate governance dynamics. Therefore, this study recommends regulatory harmonization and strengthened intergovernmental collaboration to establish an effective, adaptive, and equitable education system.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif berbasis normatif-empiris melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Fokus penelitian terletak pada dinamika peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi serta implikasinya terhadap tata kelola pendidikan dan kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan standardisasi mutu pendidikan, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan sosiologis seperti kejauhan pelayanan, ego kedaerahan, serta ketidaksiapan birokrasi daerah. Selain itu, secara pedagogis, sentralisasi kewenangan berpotensi menghambat inovasi berbasis kearifan lokal apabila tidak diimbangi dengan penguatan otonomi satuan pendidikan. Isu strategis terkait penghapusan guru honorer dan wacana sentralisasi pengelolaan tenaga pendidik semakin memperumit dinamika tata kelola pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan kolaborasi antar level pemerintahan guna menciptakan sistem pendidikan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.