KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN BIREUEN
DOI:
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i2.10622Keywords:
Implementasi Kebijakan, Pemerataan Pendidikan, PPDB, Sistem Zonasi, Kabupaten BireuenAbstract
ABSTRACT
The implementation of the zoning system in the New Student Admission (PPDB) policy is one of the government's strategies to promote equitable access to and quality of education through a domicile-based approach. However, the implementation of this policy continues to face various challenges, particularly regarding disparities in school quality, teacher distribution, and public perceptions of favorite schools. This study employs a qualitative approach using a literature review method through the analysis of policy documents, educational statistics, and scientific articles published between 2020 and 2025. Data were analyzed using Edwards III’s policy implementation model, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the zoning policy has supported the equitable distribution of educational access administratively through a domicile-based admission mechanism. Nevertheless, the equalization of educational quality has not been achieved optimally due to unequal teacher distribution, limited school infrastructure, public resistance toward non-favorite schools, and weak involvement of local stakeholders in policy implementation. This study recommends strengthening affirmative programs through a more equitable distribution of teachers, improving educational facilities in peripheral areas, and enhancing coordination among local governments, schools, and communities to support the sustainable effectiveness of the PPDB zoning policy.
ABSTRAK
Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan melalui pendekatan berbasis wilayah domisili. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesenjangan kualitas sekolah, distribusi tenaga pendidik, dan persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui analisis dokumen kebijakan, data statistik pendidikan, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020–2025. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah mendukung pemerataan akses pendidikan secara administratif melalui mekanisme penerimaan berbasis domisili. Namun, pemerataan mutu pendidikan belum tercapai secara optimal akibat ketimpangan distribusi guru, keterbatasan infrastruktur sekolah, resistensi masyarakat terhadap sekolah nonfavorit, serta lemahnya pelibatan aktor lokal dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program afirmatif melalui pemerataan guru, peningkatan fasilitas sekolah di wilayah pinggiran, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung efektivitas kebijakan zonasi secara berkelanjutan.
Downloads
References
Adekamwa, A., Mursalim, M., & Indrayanti, I. (2024). Tren penelitian pelayanan publik di Indonesia: Suatu tinjauan sistematis literatur. Jurnal Administrasi Negara, 30(3), 240-263. https://doi.org/10.33509/jan.v30i3.3420
Ainuri, A. F. Y., & Wijaya, M. M. (2026). Kebijakan Zonasi Sekolah dan Eksklusi Administratif: Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia. SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan, 3(1), 73-84. https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i1.476
Akhyar, Y. (2024). Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Dididik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru. Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1), 105-118. https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.526
Center for Indonesian Policy Studies. (2025). Dari zonasi ke SPMB: Wajah baru dengan persoalan lama. https://www.cips-indonesia.org/post/dari-zonasi-ke-spmb-wajah-baru-dengan-persoalan-lama
Damayanti, D. P. (2025). Analisis implementasi kebijakan merdeka belajar dalam satuan pendidikan nonformal di Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(7), 7033-7043. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8232
Dewi, T. R., Remanu, A. J. K., Misbah, R., Ramadhani, N. A., & Fatkhuri, F. (2025). Analisis Tindak Kecurangan Dalam Sistem PPDB SMA Di Kota Depok Tahun 2024 Terhadap Implementasi E-Government. JOSH: Journal of Sharia, 4(02), 87-107. https://doi.org/10.55352/josh.v4i02.1855
Djamal, I. S. (2024, Juli 14). Tak lagi sistem zonasi, pemerintahan ke mendatang harus punya skema baru PPDB. EMedia DPR RI. https://emedia.dpr.go.id/2024/07/14/tak-lagi-sistem-zonasi-pemerintahan-ke-mendatang-harus-punya-skema-baru-ppdb/
Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(5), 964-986. https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793
Hasanah, N., Nur, M. A., Rahmatillah, S. A., Darwisa, D., & Putri, K. H. (2024). Analisis faktor penghambat dan upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar negeri. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 3162-3169. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3769
Indrayadi, S. (2025, Januari 17). PPDB zonasi batasi pilihan sekolah siswa dan hambat hak pendidikan berkualitas. Center for Indonesian Policy Studies. https://www.cips-indonesia.org/post/ppdb-zonasi-batasi-pilihan-sekolah-siswa-dan-hambat-hak-pendidikan-berkualitas?lang=id
Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi kebijakan pendidikan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan budaya. PEMA, 5(2), 551-565. https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1258
Kemendikdasmen. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. https://peraturan.bpk.go.id/Details/315671/permendikdasmen-no-3-tahun-2025
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Laporan Asesmen Nasional 2024. Kemendikbudristek RI. https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/p/asesmen-nasional/rapor-publik-asesmen-nasional-2024-peserta-didik-2024-indonesia-3
Lestari, A. R., Khoiroh, F., Marhadi, H., Erlisnawati, E., & Mustafa, M. N. (2024a). Analisis Dinamika Koordinasi, Komunikasi, dan Supervisi dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Daerah Pesisir. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 4(4), 1733-1745. https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.902
Lestari, N. S., Hanafi, I., & Mardiyono. (2024b). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagai upaya pemerataan pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Gresik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 10(2). https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.02.10
Matin, H. N. A., Darmawan, C., & Bestari, P. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. Integralistik, 36(1). https://doi.org/10.15294/j473yx66
Meritasari, D. P. R., Dhulhijjahyani, F., Rahman, A., & Untari, S. (2024). Analisis Implementasi dan Kualitas Pendidikan pada Kebijakan Zonasi di Kota Blitar. Journal of Education Research, 5(2), 2129-2137. https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1094
Mutia, F., Hambali, H., & Isa, M. (2025). Peran Komite Sekolah Dalam Pengambilan Kebijakan Di Sd Negeri 5 Banda Aceh. Jurnal Tunas Bangsa, 12(1), 43-58. https://doi.org/10.46244/tunasbangsa.v12i1.2926
Prima, A., Komariyah, L., Subagiyo, L., & Warman, W. (2025). Menata Ulang Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan di Tengah Kesenjangan Mutu dan Akses Antara SMK Kota dan Desa. Journal of Instructional and Development Researches, 5(3), 277-291. https://doi.org/10.53621/jider.v5i3.533
Puspita, D. G., & Andriani, D. E. (2021). Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama dan Permasalahannya. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 6(1), 21-37. https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1734
Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Journal of Social and Policy Issues, 3(2) 50-56. https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.161
Shofwani, W., Yudhantaka, M. D., & Duryat, M. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya. Jurnal Niara, 18(2), 538-550. https://doi.org/10.31849/8a03c171
Sinaga, L., Natalia, D., Manullang, A. A., & Ivanna, J. (2024). Kondisi Infrastruktur Bidang Pendidikan Di Desa Onan Lama, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro, 9(1), 53-61. http://dx.doi.org/10.24127/jlpp.v9i1.3463
Sumirat, Y. W. S., Sunariya, M. I. T., Amin, C., & Pramono, W. T. (2026). Analisis Pola Persebaran dan Jangkauan Fasilitas Pelayanan SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Pacitan Tahun 2024. Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal), 7(2), 1278-1283. https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1863
Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 5(2), 115-130. https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736
Wijayanti, A. S., Nurlita, R., Lorensa, L., Windasari, K., Rasita, I., Dewi, A. S., ... & Sadewo, P. A. (2026). Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral: Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca-Desentralisasi. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4(1), 56-65. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1842
Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2024). Evaluasi kebijakan pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Journal of Islamic Education El Madani, 4(1), 47-52. https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.138
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
