DISRUPSI HUKUM KESEHATAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP INTEROPERABILITAS DATA, TELEMEDICINE, DAN KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v2i1.16901Keywords:
Hukum Kesehatan, Rekam Medis Elektronik, Telemedicine, Kecerdasan Buatan, Pelindungan Data Pribadi, health law, electronic medical records, telemedicine, artificial intelligence, personal data protectionAbstract
ABSTRAK
Era digitalisasi kesehatan telah memicu pergeseran paradigma pelayanan medis dari pendekatan kuratif-konvensional yang berpusat pada rumah sakit menuju ekosistem layanan yang terdistribusi, berbasis data, dan terintegrasi secara digital. Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai transformasi rezim hukum nasional. Namun, lompatan teknologi ini meninggalkan kekosongan hukum dan memunculkan area abu-abu terkait kewajiban profesi medis, privasi pasien, dan tanggung jawab korporasi. Penelitian normatif ini mengkaji secara mendalam isu hukum mutakhir, meliputi kewajiban interoperabilitas platform SATUSEHAT, pelindungan Rekam Medis Elektronik (RME), disrupsi Artificial Intelligence (AI) diagnostik, serta tanggung jawab direksi atas keamanan siber. Hasil studi menyimpulkan bahwa implementasi kesehatan digital menuntut rekonseptualisasi standar profesi medis, perluasan makna informed consent, serta pergeseran pertanggungjawaban dari murni malapraktik medis menjadi model tanggung jawab berlapis yang beririsan dengan tanggung jawab produk pada sistem AI. Keamanan siber di fasilitas pelayanan kesehatan kini bertransformasi menjadi tanggung jawab hukum (fiduciary duty) dewan direksi, yang berpotensi menggugurkan pelindungan Business Judgment Rule apabila terbukti terjadi kelalaian manajerial.
ABSTRACT
The era of health digitalization has triggered a paradigm shift in medical services, from a curative-conventional, hospital-centered approach toward a distributed, data-driven, and digitally integrated service ecosystem. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) marks a transformation of the national legal regime. However, this technological leap leaves legal gaps and creates gray areas concerning the obligations of the medical profession, patient privacy, and corporate liability. This normative study examines current legal issues in depth, including the interoperability obligation of the SATUSEHAT platform, the protection of Electronic Medical Records (EMR), the disruption of diagnostic Artificial Intelligence (AI), and the liability of directors for cybersecurity. The study concludes that implementing digital health requires a reconceptualization of medical professional standards, a broader meaning of informed consent, and a shift in liability from purely medical malpractice to a layered liability model that intersects with product liability for AI systems. Cybersecurity in health care facilities has now become an absolute legal responsibility (fiduciary duty) of the board of directors, which may nullify the protection of the Business Judgment Rule where managerial negligence is proven.
References
Astuti, S. R., & Purwati, A. (2026). Legal opinion perlindungan data pribadi rekam medis elektronik rumah sakit. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(2), 22912–22917. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i2.42011
Bonsapia, M., & Jumiran. (2025). Aspek hukum telemedicine di Indonesia. The Juris, 9(1), 259–268. https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1636
Dady, R. D. (2026). Perlindungan hukum data pribadi pasien pada rekam medis elektronik: Analisis hukum kesehatan Indonesia. Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia, 7(2), 316–327. https://doi.org/10.59784/glosains.v7i2.680
Dewayanti, I., & Suryono, A. (2023). Tinjauan etika dan hukum praktik kedokteran melalui telemedicine pasca pandemi COVID-19. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1), 27–40. https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68662
Fauzullail, A. R., & Irfan, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pasien menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Private Law, 4(3), 753–763. https://doi.org/10.29303/f6rsn548
Fitriana, N. (2025). Limitations in business judgement rule: PT Pertamina, the United States and Australia comparison. Walisongo Law Review (Walrev), 7(2), 143–159. https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.2.28766
Friedman, L. M. (1984). American law: An introduction. W. W. Norton & Company.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Hertanto, Y. (2025). Reconstructing legal liability in medical disputes arising from the delegation of medical authority to nurses: Post-Health Law No. 17/2023. Journal of Hospital Administration and Management, 6(2), 18–23. https://doi.org/10.54973/jham.v6i2.789
Indra, I., Dewi, T. N., & Wibowo, D. B. (2024). Perlindungan kerahasiaan data pasien vs kewajiban membuka akses rekam medis elektronik. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 10(1), 97–117. https://doi.org/10.24167/shk.v10i1.11542
Kristianti, N., Ardiansyah, D., Putri, M. A., Yanuar, F., Parman, P., & Sapsudin, A. (2025). Etika profesional dan tanggung jawab hukum dokter di era kecerdasan buatan: Kajian filsafat hukum terhadap relasi manusia–teknologi (AI) dalam diagnostik medis. RIGGS, 4(4), 1533–1540. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3540
Kusumawati, I., & Suparji. (2026). Batasan perlindungan hukum direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan business judgement rule pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. UNES Law Review, 8(4), 1468–1480. https://doi.org/10.31933/czyqf722
Lestari, R. D. (2021). Perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine. Jurnal Cakrawala Informasi, 1(2), 51–65. https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150
Manela, C., Sawitri, R., & Prawestiningtyas, E. (2024). Analisis tanggung jawab medis era rekam medis elektronik di Indonesia. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 10(2), 301–310. https://doi.org/10.24167/sjhk.v10i2.11411
Muhafid, M., Ariyanto, C., Giman, A. W., Triana, G. A., Pratama, P. A., & Sapsudin, A. (2026). Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dalam diagnosis dan perawatan kesehatan. Jurnal Kesehatan Tambusai, 7(1), 19–27. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/download/54095/33571/197307
Purwanto, A. (2025). Informed counsent sebagai persetujuan perjanjian teraupetik. UNES Law Review, 7(3), 1244–1260. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2417
Sadroi, A., & Sapsudin, A. (2026). Model pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam kasus malpraktik medis di Indonesia: Pendekatan integratif-tetradik realism. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(4), 2442–2455. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3800
Saskia, R., & Hamzah, A. S. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pasien dalam konsultasi pemeriksaan kesehatan online menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Private Law, 4(2), 458–465. https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4865
Sulaiman, E., Handayani, T., & Mulyana, A. (2021). Juridical study of telemedicine consulting services in Indonesia. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 7(2), 275–291. https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.3545
Sulolibu, A. B., Handayati, N., Aribawa, Y., & Amiq, B. (2026). Pertanggungjawaban hukum atas penggunaan alat kesehatan berteknologi AI dalam pelayanan medis. Journal of Innovation Research and Knowledge, 6(5), 2447–2454. https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13241
Tanto, L., & Siregar, R. A. (2025). Rekam medik elektronik: Pengaruh era society 5.0 di bidang hukum kesehatan. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 11(2), 172–181. https://doi.org/10.24167/sjhk.v11i2.14291
Wardati, D. S., Ismail, I., & Setiawan, P. A. H. (2026). Konsep pertanggungjawaban penyelenggara kesehatan terhadap keamanan data pasien untuk mewujudkan pelindungan hukum data pasien. Jurnal Ilmiah Global Education, 7(2), 2138–2144. https://doi.org/10.55681/jige.v7i2.5975
Warongan, E. S., Jaya, I., Alfiana, R., Fitria, A., & Elawati, T. (2026). Pertanggungjawaban hukum rumah sakit dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) atas kebocoran data rekam medis elektronik. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(4), 3030–3042. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3475
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Revie Fitria Nasution, Yudhi Hertanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0














