STRATEGI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Abstract

This article analyzes the challenges facing the Regional Budget (APBD) in West Pasaman, focusing on crucial issues in its management. Dependence on specific revenue sources is a major obstacle hindering diversification, necessitating the formulation of strategies to broaden the revenue base. Budget constraints require local governments to manage resources efficiently while increasing transparency and accountability in spending. Public participation in planning and budgeting is crucial to ensure policies reflect local needs. The influence of central government policies also significantly impacts regional policies, while the availability of accurate data and information is essential for decision-making. The quality of human resources in the financial sector plays a crucial role in the effectiveness of policy implementation. Adequate financial infrastructure and economic resilience are key factors in facing crises. Proper regional debt management and the prevention of corruption and misuse of funds must be priorities to create a sustainable investment climate. Tax and levy policies need to be formulated to support sustainable development, taking environmental impacts into account. Partnerships with the private sector and community-based development can strengthen policy effectiveness, while the use of information technology and effective monitoring and evaluation will enhance transparency and accountability in the management of the Regional Budget (APBD) in West Pasaman.

ABSTRAK
Artikel ini menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pasaman Barat, dengan fokus pada isu-isu krusial dalam pengelolaannya. Ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu menjadi masalah utama yang menghambat diversifikasi, sehingga daerah perlu merumuskan strategi untuk memperluas basis pendapatan. Keterbatasan anggaran yang dialami mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien, sambil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran menjadi penting agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan lokal. Pengaruh kebijakan pusat juga memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan daerah, sementara ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan. Kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan berperan penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Infrastruktur keuangan yang memadai dan ketahanan ekonomi menjadi faktor penentu dalam menghadapi krisis. Pengelolaan utang daerah yang baik dan pencegahan korupsi serta penyalahgunaan anggaran harus menjadi prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Kebijakan pajak dan retribusi perlu disusun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Kemitraan dengan sektor swasta dan pembangunan berbasis komunitas dapat memperkuat efektivitas kebijakan, sementara pemanfaatan teknologi informasi serta monitoring dan evaluasi yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD di Pasaman Barat.