IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
DOI:
https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4279Keywords:
Implementasi, Kebijakan, E-GovernmentAbstract
This study aims to analyze the implementation of electronic government (e-government) policies and the factors that influence their implementation at the Population and Civil Registration Office of Makassar City. This study uses a descriptive method with a purposive sampling technique to determine the sample. Primary and secondary data were obtained through observation, interviews, questionnaires, and documentation. Data were analyzed using a quantitative descriptive approach supported by qualitative data. The results of the study indicate that the implementation of e-government at the Population and Civil Registration Office of Makassar City is mostly running very well. The service system obtained an average score of 3.40 (85%), timeliness 3.40 (87.5%), clarity of work mechanisms 3.50 (87.5%), and supporting facilities and infrastructure 3.60 (90%). However, the quality of human resources of the apparatus is still low with a score of 2.70 (67.5%), which is the main obstacle. The factors that influence policy implementation show mixed results. Communication between leaders and subordinates is very good (score 3.40, 85%), and the disposition of leaders in supporting policies is also very good (score 3.40, 87.5%). However, weaknesses were found in the resources of the apparatus and the bureaucratic structure, each with a score of 2.70 (67.5%), which were considered less supportive of the optimal implementation of e-government policies.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan electronic government (e-government) dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel. Data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagian besar berjalan sangat baik. Sistem pelayanan memperoleh skor rata-rata 3,40 (85%), ketepatan waktu 3,40 (87,5%), kejelasan mekanisme kerja 3,50 (87,5%), dan sarana serta prasarana pendukung 3,60 (90%). Namun, kualitas sumber daya manusia aparatur masih rendah dengan skor 2,70 (67,5%), yang menjadi hambatan utama. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan menunjukkan hasil beragam. Komunikasi antara pimpinan dan bawahan sangat baik (skor 3,40, 85%), dan disposisi pimpinan dalam mendukung kebijakan juga sangat baik (skor 3,40, 87,5%). Namun, kelemahan ditemukan pada sumber daya aparatur dan struktur birokrasi, masing-masing dengan skor 2,70 (67,5%), yang dinilai kurang mendukung implementasi kebijakan e-government secara optimal.
Downloads
References
Abidin, H. Zainal, 2002. Sistem Informasi Layanan Publik (Praktek Electronic Government Di Takalar). Jakarta : PT Yayasan Lagaligo Dotnet.
Bungin, Burhan, 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif, Surabaya : Airlangga University Press.
Faisal, Sanapiah, 2003. Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
Gibson, Ivancevich dan Donnelly. 1996. Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses, Jakarta: Bina Rupa Aksara
Gie, The Liang. 1986. Kamus Administrasi, Jakarta : PT. Gunung Agung.
Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. Public Management Review, 20(5), 611–631. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1375317
Hasibuan, Melayu.2001. Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta : Bumi Aksara.
Heeks, R. (2020). Information and communication technology for development (ICT4D) (2nd ed.). Routledge.
Hendarto, Agung, 2002. Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia. AusAID. Jakarta.
Indrajit, Rhicardus Eko. 2002. Electronic Government; StrategiPembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Yogyakarta : Penerbit Andi.
Johansyah, Mansyur. 2005. Pelatihan Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi Informasi Bagi pengembangan Usaha Masyarakat Se-Sulawesi selatan, Yayasan Indonesiaku, Makassar
Kurniawan, B., Suryana, A., & Priyanto, H. (2021). Hubungan antara penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan produktivitas kerja di instansi pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Publik, 15(3), 1–10. https://doi.org/10.29313/jap.v15i3.3221
Lubis, S.B Husaeni. 1987. Teori Organisasi (suatu pendekatan makro). Jakarta : UI.
Mangkunegara, A A Anwar Prabu, DR. Msi. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Mastam, 2003. Teknologi Informasi Sebagai Instrument Good Governance, Puskadik Pers, Makassar.
Muktiyanto, H., & Herlina, D. (2022). Transformasi digital dalam pelayanan publik: Studi kasus one-stop service di Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 11(2), 45–63. https://doi.org/10.30589/jmpp.v11i2.325
Perry, J. L., Hondeghem, A., & Wise, L. R. (2018). Revisiting the motivational bases of public service: Twenty years of research and an agenda for the future. Public Administration Review, 78(1), 15–26. https://doi.org/10.1111/puar.12839
Sadjad S. Riza. 2006. Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Transparansi Menuju Good Governance, PPs Unhas, Makassar
Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang baik) Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Bandung : PT. Mandar Maju
Sugiyono. (2020). Pengembangan sumber daya manusia dalam institusi pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(2), 89–101. https://doi.org/10.30589/jia.v9i2.105
Terry, Goerge, R. 2000, Organisasi dan Manajemen, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Zoeltom, Andy dan Faizah Rozy, 2004, Electronic Government Menuju Good Governance, Jakarta : Warta Eko bekerja sama dengan Spora Communications.
