AKSES DAN KEMITRAAN ORGANISASI SENI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SENI PERTUNJUKAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Abstract

ABSTRACT

The sustainability of local performing arts organizations relies heavily on the effectiveness of their partnerships with local governments. This study aims to analyze the access to and sustainability of partnerships between local government and performing arts organizations in Palangka Raya City, encompassing the identification of government support forms and mechanisms, the strategies employed by arts organizations to secure and maintain support, and the government's considerations in selecting and continuing collaborations. Using a qualitative approach, data were gathered from six informants selected through purposive sampling, comprising five arts group leaders and one relevant government official. Data analysis was conducted by mapping types of support, negotiation patterns, and key factors determining partnership continuity. Research findings indicate that public facilitation takes the form of funding, performance venues, facilities, and activity recommendations. In accessing these opportunities, artists employ tactics such as opportunity scanning, personal branding, legal strengthening, and bureaucratic adaptation without compromising their artistic integrity. Meanwhile, sustainability criteria from the bureaucratic perspective rest on proposal feasibility, budget availability, smooth communication, and past program execution track records. The study concludes that the continuity of this partnership relationship does not rely on a single party, but is rather the outcome of dynamic compromise between the institutional capacity of arts communities and the governance flexibility of local government.

ABSTRAK

Keberlanjutan organisasi seni pertunjukan di tingkat lokal amat bergantung pada efektivitas kemitraan dengan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis akses dan keberlanjutan kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi seni pertunjukan di Kota Palangka Raya, yang mencakup identifikasi bentuk dan mekanisme dukungan pemerintah, strategi organisasi seni dalam memperoleh serta mempertahankan dukungan, hingga pertimbangan pemerintah dalam memilih maupun melanjutkan kerja sama. Lewat pendekatan kualitatif, data dihimpun dari enam orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, mencakup lima penggiat sanggar seni dan satu pejabat pemerintah terkait. Analisis data dilakukan dengan memetakan bentuk fasilitas, pola negosiasi, serta faktor penentu keberlanjutan kerja sama. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa fasilitasi publik berwujud pendanaan, ruang pentas, sarana, hingga rujukan kegiatan. Dalam mengaksesnya, para pelaku seni menerapkan taktik pencarian peluang, personal branding, penguatan legalitas, dan adaptasi birokrasi tanpa mengorbankan integritas artistik. Sementara itu, kriteria keberlanjutan dari sudut pandang birokrasi berpijak pada kelayakan proposal, ketersediaan alokasi anggaran, kelancaran komunikasi, serta rekam jejak eksekusi program. Disimpulkan bahwa kesinambungan hubungan kemitraan ini tidak bertumpu pada satu arah, melainkan hasil kompromi dinamis antara kapasitas kelembagaan komunitas seni dan fleksibilitas tata kelola pemerintah daerah.