REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM, ORISINALITAS, DAN TANTANGAN GLOBAL
DOI:
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.14442Keywords:
Desain Industri, Hak Kekayaan Intelektual, Kebaruan, Kepastian Hukum, Regulasi NiagaAbstract
Legal protection of intellectual property, particularly industrial designs, plays a strategic role in accelerating national economic growth and fostering a competitive business climate in the era of globalization. This study aims to deeply analyze the reconceptualization of the industrial design legal protection system in Indonesia based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs and its interrelation with international legal instruments such as the TRIPs Agreement. Through a normative-juridical legal research method utilizing a statute approach and a conceptual approach, this article comprehensively examines the boundaries of novelty, registration procedures, exclusive rights of design holders, and the legal implications of the transition of designs into the public domain after the ten-year protection period expires. The results of the analysis indicate that industrial design regulation in Indonesia still faces legal uncertainty regarding the parameters for evaluating material novelty and rights cancellation through the Commercial Court. This article recommends the necessity of harmonizing national regulations to adapt to digital technology developments in order to provide fair legal certainty for both local and international designers.
ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya desain industri, memegang peranan strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam rekonseptualisasi sistem perlindungan hukum desain industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta keterkaitannya dengan instrumen hukum internasional seperti Perjanjian TRIPs. Melalui metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), artikel ini mengkaji secara komprehensif mengenai batasan orisinalitas (novelty), prosedur pendaftaran, hak eksklusif pemegang desain, serta implikasi hukum dari transisi desain menjadi public domain setelah masa perlindungan sepuluh tahun berakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi desain industri di Indonesia masih menghadapi tantangan ketidakpastian hukum dalam parameter penilaian kebaruan materiil dan pembatalan hak melalui Pengadilan Niaga. Artikel ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pendesain lokal maupun internasional.
Downloads
References
Directorate General of Intellectual Property Indonesia. (2024). Modul panduan pemeriksaan substantif desain industri. Kemenkumham RI. https://www.dgip.go.id/modul-pemeriksaan-desain-industri
Kusoy, S. M. (2021). Perlindungan hukum hak desain industri berdasarkan sistem first to file di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Privatum, 9(3), 45–58. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33412
Margono, A. (2018). Asas kebaruan dalam rezim hak kekayaan intelektual. Sinar Grafika.
Mauliana, R., & Purba, A. Z. (2020). Analisis yuridis sengketa pembatalan desain industri terdaftar akibat itikad tidak baik. Jurnal Hukum Inovasi, 17(2), 112–127. https://doi.org/10.33752/jhi.v17i2.1420
Muhammad, A. (2016). Kajian hukum ekonomi kontemporer dan hak kekayaan intelektual. Citra Aditya Bakti.
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883 (as revised at Stockholm July 14, 1967). https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/
Prabandari, A. P. (2022). Harmonisasi regulasi desain industri Indonesia menuju aksesi Hague Agreement. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51(1), 89–101. https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.89-101
Ramli, A. M. (2017). Cyber law dan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia. Refika Aditama.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Riswandi, B. A. (2019). Rekonseptualisasi hukum kekayaan intelektual di Indonesia. FH UII Press.
Saidin, H. O. K. (2020). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights). PT RajaGrafindo Persada.
Sardjono, A. (2015). Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional. Alumni.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
Sutedi, A. (2021). Hak kekayaan intelektual. Sinar Grafika.
TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, April 15, 1994. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-1994
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. https://peraturan.go.id/id/uu-no-31-tahun-2000
Usododo, S. (2023). Penerapan doktrin public domain pasca berakhirnya masa pelindungan desain industri. Jurnal Hukum Bisnis Nasional, 12(4), 210–225. https://doi.org/10.35586/jhbn.v12i4.892
