PEMBANGUNAN SOSIAL UNTUK KETAHANAN AIR DI DESA PULAU MARINGKIK KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DOI:
https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4126Keywords:
Pembangunan sosial, ketahanan air, respon pemerintahAbstract
Pulau Maringkik Village, with an area of about 45 hectares, is located in the middle of the Indian Ocean, 4 km from the mainland of Lombok Island. This village faces serious challenges, including water and food shortages, as well as high disaster vulnerability due to natural factors such as coastal abrasion, climate change, and the threat of high tides from the Alas Strait and the Indian Ocean. This research aims to analyze social development to increase water security in the village. The approach used is a qualitative method with data collection through interviews, observations, and documentation, as well as data analysis through reduction, presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the people of Pulau Maringkik Village have succeeded in creating innovations that are suitable for their geographical and social context, which allows them to survive despite facing water limitations. In addition, the response from the local government of East Lombok Regency and the village government of Pulau Maringkik Village showed a commitment to reduce its vulnerability to water shortage disasters. However, these efforts have not been maximized and still require continuous monitoring, evaluation, and support involving various stakeholders. The study concludes that stronger collaboration between the community and the government is critical in improving water security in Maringkik Island Village and reducing its vulnerability to disasters.
ABSTRAK
Desa Pulau Maringkik, dengan luas sekitar 45 hektar, terletak di tengah laut Samudra Hindia, berjarak 4 km dari daratan Pulau Lombok. Desa ini menghadapi tantangan serius, termasuk keterbatasan air dan pangan, serta kerentanan bencana yang tinggi akibat faktor alam seperti abrasi pantai, perubahan iklim, dan ancaman air pasang dari Selat Alas dan Samudra Hindia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan sosial untuk meningkatkan ketahanan air di desa tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pulau Maringkik berhasil menciptakan inovasi yang sesuai dengan konteks geografis dan sosial mereka, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup meskipun menghadapi keterbatasan air. Selain itu, respon dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dan pemerintahan desa Pulau Maringkik menunjukkan komitmen untuk mengurangi kerentanannya terhadap bencana kekurangan air. Meskipun demikian, upaya ini belum maksimal dan masih memerlukan pengawasan, evaluasi, serta dukungan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan ketahanan air di Desa Pulau Maringkik dan mengurangi kerentanannya terhadap bencana.
References
Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Alfin, E., Rahmatulloh, R., & Suendarti, M., 2022. Infrastruktur Air Dan Tantangan Di Indonesia. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2): 382-391. DOI:10.55681/sentri.v1i2.243
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur. (2023). Statistik Daerah Kabupaten Lombok Timur 2023. Lombok Timur: BPS.
BNPB, 2017. Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. Jakarta: BNPB
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2021. Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi NTB Tahun 2021 – 2031. Mataram: Dinas LHK Provinsi NTB
Direktorat Pesisir dan Lautan, 2012. Panduan Penyusunan Profil Desa Pesisir. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Freeman, D. M., & Lowdermilk, M. L., 2015. Hubungan Organisasi Tingkat Menengah Pada Proyek-Proyek Irigasi. Jakarta: UI Press
Gultom, E. R., 2017. Merefungsi Pengangkutan Laut Indonesia Melalui Tol Laut Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur. Develop, 1(2). https://doi.org/10.25139/dev.v1i2.381
Hidayat, N. A., (online), 2021. Keterpaduan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. https://kumparan.com/ [10/09/2024]
Krisdiarto, A. W., Ferhat, A., & Bimantio, M. P., 2020. Penyediaan Air Bagi Masyarakat Pesisir Terdampak Kekeringan dengan Teknologi Desalinasi Air Laut Sederhana. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2): 25-31. DOI:10.32486/jd.v4i2.532
Kuncoro, F., 2015. Membangun Kekuatan Nasional Dengan Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. Jurnal Pertahanan 5(2): 175-190.
Kusnadi, 2012. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogjakarta: Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kerjasama Pusat penelitian Universitas Jember.
Lahamendu, Verry. 2015. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Yang Berkelanjutan Di Pulau Bunaken Manado. Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur, 7(1), 383–388. https://doi.org/10.35793/sabua.v7i1.8272
Martoyo & Noor, M., 2016. Kelembagaan Lokal Sektor Publik. Kediri: Fam Publishing.
Munir, Badrul. 2006. Pengembangan Infrastruktur Transportasi Nusa Tenggara Barat. Mataram: Jaringanpena Press.
Pamungkas, A., & Rahmawati, D., 2017. Perencanaan Kawasan Pesisir Terpadu di Indonesia. Teori dan Praktik.Yogyakarta: Teknosain.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 19 (Sembilan Belas) Desa di Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Prayoga, M. B. R., Fatmah., & Harsoyo, B., 2023. Ketahanan Air Indonesia dalam Perspektif Ilmu Lingkungan dan Paradigma Nexus Pangan-Energi-Air Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Lingkungan 21(1): 279-288. doi:10.14710/jil.21.2.279-288
Rahman, A., & Bakri, R., 2020. Efektifitas Lembaga Adat Dalam Rangka Pelestarian Hutan Gunung Kiyangan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Pallangga Praja (JPP), 2(1), 42-58. https://doi.org/10.33701/jpp.v2i1.1643
Rahman, A., Asrijati, E. R., & Rowi, S., 2023. Membangun Ecoliterancy Dan Penegakan Hukum Persampahan Di Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), 8(1): 95-106. https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3365
Rahman, A., Jeddawi, M., Masyur, M., & Kurniawati, K., 2023. Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 13(1): 78-97. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3362
Setiyono, Dian. 2024. Pengembangan Teknologi Desalinasi untuk Daerah Terpencil. ResearchGade.net. https://www.researchgate.net/publication/384354881
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Syatori, 2014. Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon). Jurnal Holistik 15(2): 241-264. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik/article/view/330
Tribun Lombok.Com. (2/05/2022). Krisis Air Bersih Dialami Warga Pulau Maringkik di Kabupaten Lombok Timur. https://lombok.tribunnews.com/2022/05/02/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Warsilah, Henny & Wardiat, Dede, 2017. Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.













