KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Fikrial Nurfaizin; Arif Fakih  Firdaus

doi:10.51878/manajerial.v5i2.5384

Authors

Fikrial Nurfaizin Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Banten
Arif Fakih Firdaus Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Banten

DOI:

https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5384

Keywords:

pendidik, tenaga kependidikan, kebijakan pemerintah, profesionalisme, mutu Pendidikan

Abstract

Educators and education personnel (PTK) play a crucial role in the implementation of quality education. To support this strategic role, the Indonesian Government has established various policies, such as Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulations concerning National Education Standards, which aim to strengthen the professionalism, welfare, and performance of PTK. This study aims to examine the form and substance of government policies regarding PTK, evaluate their implementation in the field, and analyze supporting and inhibiting factors in their implementation. Through a qualitative approach, this study found that although the policy has had a positive impact on improving the quality of education, various challenges such as uneven distribution of teachers, limited training, and resistance to change are still significant obstacles. Supporting factors such as routine training, utilization of technology, and principal supervision have proven to be able to strengthen the effectiveness of policy implementation. Therefore, continuous evaluation, cross-sector synergy, and policy adjustments are needed so that the goal of improving the quality of national education can be achieved evenly and sustainably.

ABSTRAK
Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Untuk mendukung peran strategis ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan, yang bertujuan memperkuat profesionalisme, kesejahteraan, dan kinerja PTK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan substansi kebijakan pemerintah mengenai PTK, mengevaluasi implementasinya di lapangan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa meskipun kebijakan telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, berbagai tantangan seperti distribusi guru yang tidak merata, keterbatasan pelatihan, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan signifikan. Faktor-faktor pendukung seperti pelatihan rutin, pemanfaatan teknologi, dan supervisi kepala sekolah terbukti mampu memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan, sinergi lintas sektor, serta penyesuaian kebijakan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan nasional dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

References

Akhmad, F. A. P. (2022). Efektivitas pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI SD di Kecamatan Tambun Selatan. PARAMETER, 7(1). https://doi.org/10.37751/parameter.v7i1.185

Alawiah, H. (2018). Pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap kinerja guru di Indonesia. Seri Publikasi Pembelajaran, 18(1).

Amalia, R., et al. (2023). Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) di masa pandemi. PENTAHELIX, 1(1). https://doi.org/10.24853/penta.1.1.81-92

Faisal, F., et al. (2021). Sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis SIMDIK dalam manajemen pendidikan Islam. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 3(1). https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.704

Fauzi, A., & Anwar, S. (2018). Pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, 9(3), 120–130.

Hajar, Q., et al. (2023). Penerapan kebijakan kepala sekolah terhadap pengembangan profesi guru. Jurnal LENTERA: Jurnal Studi Pendidikan, 5(1). https://doi.org/10.51518/lentera.v5i1.107

Hidayat, R., & Sari, D. (2020). Evaluasi program pelatihan guru di sekolah penggerak. Jurnal Manajemen Pendidikan, 11(4), 88–98.

Itasari, E. R. (2021). Program pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan. Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 4(1).

Kusuma, D., et al. (2022). Ketimpangan pelatihan guru di Indonesia. Jurnal Pengembangan Profesi Guru, 6(1), 55–67.

Mesiono, R. H., et al. (2022). Implementasi standar nasional pendidikan (SNP) di pendidikan dasar dan menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2).

Nugroho, A., & Putri, R. (2019). Supervisi pembelajaran dan evaluasi kinerja guru. Jurnal Supervisi Pendidikan, 8(2), 77–86.

Nugroho, B. A., et al. (2019). Analisis persepsi usaha mikro terhadap pemanfaatan media daring di Kota Samarinda. Jurnal Riset Pembangunan, 1(2). https://doi.org/10.36087/jrp.v1i2.37

Nurfasha, S. R. (2021). Kreativitas guru ditengah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. OFS Preprint.

Prasetyo, B., & Lestari, S. (2017). Kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam pengelolaan PTK. Jurnal Pendidikan Nasional, 6(3), 101–112.

Prayitno, T. (2022). Analisis penerapan supervisi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal, 7(1). https://doi.org/10.51729/7155

Putra, A., & Lestari, M. (2017). Kebijakan pendidikan dan regulasi PTK di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 5(3), 78–89.

Rahman, T., et al. (2020). Sinergi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(2), 112–123.

Resmini, S., et al. (2021). Pelatihan penggunaan aplikasi canva sebagai media pembuatan bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Abdimas Siliwangi, 4(2).

Retnowati, N., et al. (2023). Analisis situasi: Kurikulum merdeka dan pengembangan kurikulum FKIP. Jurnal Teknologi Pendidikan (JTP), 8(1).

Sanda, Y., et al. (2022). Peningkatan mutu perguruan tinggi melalui manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 10(1). https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.47855

Santika, R., et al. (2022). Analisis efektivitas kebijakan PTK di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 8(2), 77–88.

Santoso, D. (2019). Analisis undang-undang guru dan dosen dalam konteks pendidikan nasional. Jurnal Hukum Pendidikan, 7(1), 34–45.

Sari, I., et al. (2023). Sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan sertifikasi guru menggunakan metode MABAC. Jurnal InSeDs, 1(2).

Sari, N., & Wibowo, T. (2018). Peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jurnal Pendidikan Indonesia, 3(1), 45–56.

Suheri, S., et al. (2021). Pengaruh sertifikasi guru dan implementasi program MGMP pada motivasi dan kinerja guru. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 9(2). https://doi.org/10.21831/jamp.v9i2.41751

Wahyuni, S., et al. (2021). Peran supervisi dalam peningkatan profesionalisme guru. Jurnal Pendidikan Profesional, 5(1), 44–53.

Wajdi, F., et al. (2022). Implementasi peran dan kontribusi pemimpin dalam kebijakan pendidikan Indonesia bagi mahasiswa di era pandemi. Jurnal Abdimas Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.53769/jai.v2i2.274

Wibowo, T. U. S. H. (2022). Peluang dan tantangan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” dalam pendidikan dan pembelajaran sejarah. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Lampung.

Wijaya, H., & Hartati, S. (2024). Kajian kebijakan PTK dan rekomendasi perbaikan. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 7(1), 33–44.

Yanti, S. (2020). Analisis kebijakan pendidikan. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(1). https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662

Yuliana, D., & Hartono, S. (2021). Tantangan distribusi guru di wilayah 3T. Jurnal Pendidikan Daerah, 4(2), 99–110.