PERENCANAAN KURIKULUM BERBASIS KEBERAGAMAN BUDAYA DI SMP ISLAM AL-FURQON

Abstract

This qualitative study explores culturally responsive curriculum planning at Al-Furqon Islamic Junior High School, Banyumas, Indonesia. Conducted over five months (January–May 2026) using a single embedded case study, data were gathered through participatory observation, in-depth interviews with 5 teachers, 12 students, the principal, and 3 parents, as well as analysis of curriculum documents and teaching materials. Findings highlight three mechanisms. First, multicultural values are integrated not only in curriculum documents but also enacted through equity pedagogy, ensuring equal learning opportunities for students from diverse ethnic, religious, and socioeconomic backgrounds. Second, the curriculum incorporates local content reflecting community culture while fostering recognition and appreciation of external traditions. Third, participatory planning—engaging teachers, students, the school committee, and community leaders—produces a contextual and inclusive curriculum accepted by stakeholders. The study concludes that effective culturally responsive curriculum planning requires shifting from curriculum as a static product to a continuously negotiated process, demanding active teacher involvement and diverse learning resources. Policy implications emphasize decentralized governance, empowering schools to design contextual curricula responsive to local diversity, and continuous professional development for teachers.

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi perencanaan kurikulum yang responsif terhadap budaya di SMP Islam Al-Furqon, Banyumas, Indonesia. Dilaksanakan selama lima bulan dengan menggunakan metode studi kasus tertanam tunggal (single embedded case study), data penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan 5 guru, 12 siswa, kepala sekolah, dan 3 orang tua, serta analisis dokumen kurikulum dan bahan ajar. Temuan penelitian ini menyoroti tiga mekanisme utama: Pertama, nilai-nilai multikultural tidak hanya diintegrasikan ke dalam dokumen kurikulum, tetapi juga diwujudkan melalui pedagogi kesetaraan (equity pedagogy), guna memastikan kesempatan belajar yang setara bagi siswa dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan sosial ekonomi. Kedua, kurikulum tersebut mengintegrasikan muatan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat setempat, sekaligus menumbuhkan pengakuan dan apresiasi terhadap tradisi luar. Ketiga, perencanaan partisipatif—yang melibatkan guru, siswa, komite sekolah, dan tokoh masyarakat—menghasilkan kurikulum yang kontekstual, inklusif, dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan kurikulum yang responsif terhadap budaya secara efektif memerlukan pergeseran paradigma, dari melihat kurikulum sebagai produk statis menjadi sebuah proses yang terus dinegosiasikan secara dinamis. Hal ini menuntut keterlibatan aktif dari guru serta pemanfaatan sumber belajar yang beragam. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola yang terdesentralisasi, pemberdayaan sekolah untuk merancang kurikulum kontekstual yang responsif terhadap keberagaman lokal, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi para guru..