KESENJANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH UMUM DAN MADRASAH: FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA BAGI PESERTA DIDIK DI KABUPATEN SIMEULUE

Abstract

The dualism of the national education system between public schools and madrasahs has led to disparities in management and resource support, particularly in Simeulue Regency. Public schools under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology receive priority in the regional budget, while madrasahs under the Ministry of Religious Affairs are often neglected due to vertical agency regulations. This study aims to analyze the causes and impacts of this disparity through a qualitative approach using observational data collection techniques, in-depth interviews, and documentation of school and madrasah principals. The research findings reveal that the disparity is primarily caused by differences in institutional regulations and bureaucratic mechanisms. Public schools benefit from a decentralized system that facilitates access to facility development and teacher training, while madrasahs are hampered by centralized bureaucracy and limited funding quotas. This situation is exacerbated by limited opportunities for madrasah teacher competency development and a complete dependence on BOS funds. A significant impact of this disparity is the degradation of the image of madrasahs in the public eye, leading to a drastic decline in student enrollment. Some madrasahs are even threatened with closure due to a lack of students. It can be concluded that this gap is structural and administrative in nature, necessitating policy harmonization and collaborative strategies between madrasas, the community, and the government to safeguard the existence of religious education in the region.

ABSTRAK

Dualisme sistem pendidikan nasional antara sekolah umum dan madrasah memicu ketimpangan pengelolaan dan dukungan sumber daya, khususnya di Kabupaten Simeulue. Sekolah umum yang bernaung di bawah Kemendikbudristek mendapatkan prioritas anggaran daerah, sementara madrasah di bawah Kementerian Agama sering terabaikan karena regulasi instansi vertikal. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab serta dampak kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah dan madrasah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa disparitas utamanya disebabkan oleh perbedaan regulasi kelembagaan dan mekanisme birokrasi; sekolah umum diuntungkan oleh sistem desentralisasi yang mempermudah akses pembangunan sarana dan pelatihan guru, sedangkan madrasah terhambat oleh birokrasi sentralistik dan keterbatasan kuota bantuan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kesempatan pengembangan kompetensi guru madrasah dan ketergantungan penuh pada dana BOS. Dampak signifikan dari kesenjangan ini adalah degradasi citra madrasah di mata masyarakat yang berujung pada penurunan drastis jumlah peserta didik, bahkan beberapa madrasah terancam ditutup karena kekurangan siswa. Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ini bersifat struktural dan administratif, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan serta strategi kolaboratif antara madrasah, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelamatkan eksistensi pendidikan keagamaan di wilayah tersebut.