STRATEGI KERJASAMA SATUAN TUGAS MARINIR PASMAR 1 DAN KODIM 0601/PANDEGLANG DALAM PENGAMANAN PULAU DELI DI BANTEN
DOI:
https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6804Keywords:
Pulau Deli, strategi kerjasama, Satgasmar, Kodim, keamanan nasionalAbstract
Outermost islands play a strategic role as the frontiers of national sovereignty, making their security a crucial responsibility of state security apparatus. Although the government has established policies for managing and safeguarding these islands, implementation in the field still faces various challenges. Deli Island, located in Banten Province, is one of the outermost islands with both strategic value and vulnerability to security threats, including smuggling, illegal activities, and the potential movement of radical groups. Therefore, effective cooperation between the Indonesian Navy (TNI AL) and the Indonesian Army (TNI AD) is essential to ensure stability and territorial security. This study aims to analyze the cooperation strategies undertaken by the Marine Task Force (Satgasmar) Pasmar 1 of the Navy and Kodim 0601/Pandeglang of the Army in securing Deli Island, as well as to provide recommendations for improving the effectiveness of this collaboration. The research applied a qualitative descriptive approach through in-depth interviews and field observations. The findings reveal that operational coordination and communication between the two units remain suboptimal, while differences in role perception hinder the effectiveness of joint tasks. This study recommends strengthening communication, refining coordination mechanisms, and conducting joint training to build mutual understanding and synergy. The novelty of this research lies in the proposed integrated cooperation strategy model that not only enhances the security of Deli Island but also contributes to the broader goal of national security and sovereignty in border regions.
ABSTRAK
Pulau terluar memiliki fungsi strategis sebagai batas kedaulatan negara sehingga pengamanannya menjadi tanggung jawab penting bagi aparat keamanan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pulau Deli di Provinsi Banten merupakan salah satu pulau terluar yang memiliki posisi strategis sekaligus rawan terhadap ancaman keamanan, baik berupa penyelundupan, aktivitas ilegal, hingga potensi pergerakan kelompok radikal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang sinergis antara TNI AL dan TNI AD untuk memastikan stabilitas dan keamanan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kerjasama yang dijalankan oleh Satuan Tugas Marinir (Satgasmar) Pasmar 1 TNI AL dan Kodim 0601/Pandeglang TNI AD dalam pengamanan Pulau Deli, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan agar kerjasama dapat berjalan lebih optimal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi operasional antar satuan masih belum berjalan optimal, sementara perbedaan persepsi mengenai pembagian peran menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas komunikasi, perbaikan mekanisme koordinasi, serta pelaksanaan latihan bersama guna membangun pemahaman dan sinergi antar satuan. Temuan utama penelitian ini adalah kebutuhan model strategi kerjasama terpadu yang tidak hanya memperkuat pengamanan Pulau Deli, tetapi juga memberikan kontribusi bagi peningkatan stabilitas keamanan nasional di wilayah perbatasan.
Downloads
References
Fernando, M. (2024). Pemberdayaan Satgas Marinir pengamanan pulau-pulau terluar guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. Inovasi, 11(1), 188–196. https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p188-196.40343
Herdian, N., & Hermawan, H. B. (2024). Strategi kerjasama pentahelix penelitian dan pengembangan (Litbang) alutsista dalam pemenuhan kebutuhan pokok TNI (Studi kasus di PT. Pindad-Bandung). Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 13(2), 214–226.
Modeong, I., Kalalo, F. P., & Karisoh, F. J. M. M. (2020). Pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia berdasarkan hukum internasional dalam upaya keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Lex Privatum, 8(3).
Nugroho, S. S., Syahrier, F. A., Trisnawati, L., & Elvitaria, L. (2024). Implementasi pemerintahan digital pada sistem penilaian kinerja secara elektronik (E-Sikap) organisasi perangkat daerah. SUMUR: Jurnal Sosial Humaniora, 2(1), 12–20.
Pamungkas, B. E., Subagyo, A., & Ginanjar, Y. (2024). Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Amerika (Studi kasus kerjasama program pendidikan militer TNI AD dengan US Army). Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, 1(1).
Pratama, I. N., Hadi, A., Kusuma, L. S. T., Pratama, D. W., & Saputra, A. (2025). Penguatan peran pemuda melalui digital economy for youth berbasis pentahelix dalam kemajuan ekonomi daerah di Desa Gondang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 3(4), 674–680.
Safi’i, I., & Permana, M. F. S. (2021). Pengaruh penyiapan latihan pratugas Staf Operasi Mabes TNI dengan Staf Operasi Kormar terhadap efektivitas Satgasmar pulau terluar. Jurnal Manajemen Dirgantara, 14(2), 147–154.
Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(1).
Susanto, M. A., Affriani, A. R., & Ramadhani, A. N. R. (2025). Penegasan dan penetapan batas desa indikatif studi kasus: Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Indonesian Journal of Geography Information Science, 1(1).
Sutanto, R. (2025). Strategi pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme guna mendukung penyelenggaraan OMSP dalam rangka memantapkan tugas pokok TNI. Sparta Multidisciplinary Journal, 1(1), 129–143.
Uksan, A., & Siahaan, B. Y. (2024). Sinergitas aparat teritorial dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di era digital. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 12(2).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
Varikta, S. (2020). Analisis kerja sama antara TNI AL dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dalam rangka mendukung kebijakan poros maritim dunia (Studi kasus implementasi program tol laut dengan menggunakan metode SWOT). Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal), 8(2).
Yovinus. (2018). Model pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia dalam rangka menanggulangi ancaman keamanan dan pelanggaran hukum transnasional. Jurnal Caraka Prabu, 1(1), 79–98. https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53
Yusnadi, D., Sumarno, A. P., & Apandi, M. A. (2025). Strategi kerjasama Zeni Nubika TNI AD dalam penyelenggaraan dekontaminasi dan evakuasi Nubika pada penanganan Covid-19 tahun 2020–2023. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 13(1).
